SEPUTARPROPERTI/Jakarta – Salah satu program serius Presiden Prabowo Subianto adalah Program 3 Juta Rumah,untuk itu BP Tapera bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berkolaborasi menyelenggarakan Kegiatan Dialog “Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah” pada Senin (16/12) di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.
Salah satu kunci keberhasilan Program 3 Juta rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan khususnya dari ekosistem pembiayaan perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara), menyampaikan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan sekadar target angka, melainkan bagian dari misi besar Asta Cita dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak.
Menteri PKP Yakin Perpanjangan Insentif PPN DTP Sektor Perumahan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
menurutnya lagi, sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dalam periode 2018-2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 – Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63% hingga 16,3% terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya.
“Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” jelas Menteri Ara.
Menteri Ara juga menyebutkan bahwa Kementerian PKP bersama berbagai pemangku kepentingan telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan program tiga juta rumah.
Madana Land dan Kopkar Kanitra Sepakati Kerja Sama Pembiayaan Program Perumahan
Seperti penyediaan lahan gratis atau murah melalui optimalisasi tanah sitaan koruptor, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, lahan idle eks-Hak Guna Usaha, dan tanah Barang Milik Negara, Pembiayaan kreatif dan alternatif melalui skema baru seperti agunan tanah atau slip gaji, insentif pajak.
Selaiun itu juga melakukan peningkatan FLPP hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan porsi pembiayaan 50:50, penyederhanaan regulasi dan perizinan, termasuk penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kunjungi Perumahan Mulia Gading Kencana, Pemerintah Akan Dorong Rumah Bersubsidi Ramah Lingkungan
Juga melakukan revisi aturan lingkungan hidup, efisiensi pengadaan melalui penerapan digitalisasi dan sistem pembelian terpusat, dan kolaborasi lintas sektor, baik melalui investasi luar negeri, swadaya masyarakat, maupun kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan.
“Tentu, pencapaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat untuk dapat mempermudah, mempermurah dan mempercepat masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah. Melalui forum ini, saya mengundang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi ide, solusi, dan komitmen nyata demi keberhasilan program ini,” harap Menteri Ara.
HUT KPR BTN Ke-48, BTN Mainkan Peran Penting dalam Pembangunan Perumahan
Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid menyampaikan pada sambutannya bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.
“Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” jelas Nusron Wahid.
Komisioner BP Tapera melalui sambutannya menyampaikan bahwa pendanaan untuk program strategis 3 juta rumah tentunya tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi.
HUT KPR BTN Ke-48: Soft Launching Bale by BTN Dihadiri 2 Menteri
“Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan namun perlu dikembangkan skemanya agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal. Partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat diperlukan untuk memperkuat dan memperluas cakupan pembiayaan untuk program ini,” Jelas Heru Pudyo Nugroho.
Sebagai Badan Hukum yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana pembiayaan perumahan baik yang bersumber dari APBN melalui instrument KPR FLPP maupun yang bersumber dari dana peserta (ASN) dalam bentuk KPR Tapera.
Dimana pecapaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp24,5 Triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp965 miliar.
Heru menegaskan, masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah sebanyak 33.769 unit senilai Rp4,2 Triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP.
“Kami berharap penyelenggaraan kegiatan dialog hari ini dapat memberikan masukan dan menjadi solusi konkrit untuk implementasi core bisnis Program Tapera yang dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri,” tambah Heru.
Hadir di HUT APERSI, Menteri PKP dan Menteri ATR/BPN Dorong Rumah MBR Masuk PSN
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMF Persero, Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa SMF sebagai special mission vehicle pemerintah, menjalankan peran sebagai alat fiskal pemerintah.
Sejak 2017 secara akumulasi, hingga Oktober 2024 Perseroan dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp9,33 Triliun, ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP sebesar Rp25,50 Triliun setara dengan 689.583 unit rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur.
