SEPUTAR PROPERTI/Bandung – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2024 yang diikuti lebih dari 1.000 anggota yang hadir dari seluruh Indonesia. Rakernas tahun ini mengusung tema “Sinergi REI Bersama Pemerintah untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah”, yang diadakan di Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12).
Rakernas REI 2024 dibuka secara resmi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
“Mewakili Bapak Presiden Prabowo Subianto saya mengucapkan selamat dan salam hangat beliau kepada seluruh anggota REI, sekaligus ucapan terimakasih atas kontribusi dan pengabdian saudara-saudara sekalian dalam membangun perumahan di Indonesia,” ujar Menteri Ara mengawali sambutannya di Rakernas REI.
Gelar Rakernas di Bandung, REI Kembali Giatkan Penanaman 1 Juta Pohon
Lebih lanjut dikatakan, jumlah developer banyak, demikian pula jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih banyak. Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.
“Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah,” tegasnya.
Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.
Pemerintah Genjot BUMN Aktif dalam Program 3 Juta Rumah
Selain itu kata Ara, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” sebut Ara.
Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia. Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Menteri Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.
Dorong Inovasi Sektor Perumahan, BTN Gelar Ajang Kompetisi Housingpreneur
“Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah,” ungkapnya.
Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.
Selain itu, Menteri Ara juga akan tetap memprioritaskan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang sudah berjalan sejak 2010. Dikatakan, salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.
Permudah Perizinan Pembangunan Rumah Rakyat, Kementerian PKP Usulkan Omnibus Law Sektor Perumahan
Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.
“Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,” pungkasnya.
REI Siap Dukung
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen – 16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun.
Lalu memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.
Summarecon Gelar Expo dengan Konsep Berbeda, Teknologi Jadi Marketing Tools
“Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen,” jelasnya.
Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual,backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.
“Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit,” ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.
Undepass Giantara Serpong City Rampung Awal Tahun, Aksesbilitas Kawasan Kian Terbuka
REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.
REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.
