SEPUTAR PROPERTI/Bandung – Lebih 1.000 anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.
Rakernas tahun ini mengusung tema “Sinergi REI Bersama Pemerintah untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah”, yang diadakan di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12).
Rakernas REI 2024 dibuka secara resmi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Rakernas REI, Menteri Ara Janji Fasilitasi Perbaikan Regulasi dengan Instansi Terkait
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menekankan bahwa pembangunan 3 juta rumah di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dapat dilakukan dengan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah yang diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. ” Dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang yang berlaku,” tegasnya.
Nusron menyebutkan, terkait LSD pihaknya memang cukup berhati-hati karena berkaitan dengan ketahanan pangan nasional yang juga menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.
Gelar Rakernas di Bandung, REI Kembali Giatkan Penanaman 1 Juta Pohon
Untuk itu, Kemenko Perekonomian sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya yang diharapkan selesai tahun depan sebagai panduan dalam penerapan aturan LSD.
Sedangkan terkait keterlambatan pemecahan sertifikat tanah, Nusron mengakui adanya masalah karena petugas terbatas. Dia pun menargetkan penambahan petugas.
“Nanti kita akan fokuskan dulu di 50 kota, karena setelah kita cek hampir separuh transaksi untuk pemecahan sertifikat tanah termasuk oleh pengembang di 50 kota tersebut,” ujarnya.
Dorong Inovasi Sektor Perumahan, BTN Gelar Ajang Kompetisi Housingpreneur
Menteri Nusron menambahkan, Kementerian ATR/BPN siap mendukung program 3 juta rumah termasuk dalam penyediaan lahan. Nusron memperkirakan, untuk membangun 3 juta rumah dibutuhkan lahan sekitar 26.000 hektar.
Selain itu Kementerian ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan, salah satunya penyediaan tanah bagi program Pembangunan Tiga Juta Rumah.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.
