SEPUTAR PROPERTI/Jakarta – Isu rumah rakyat jadi salah satu program prioritas pasangan Capres Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang berjanji akan membangun 3 juta rumah di Indonesia setiap tahun untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Pembangunan 3 juta unit rumah itu terbagi masing-masing 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir yang ditegaskan Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo di acara Prabowo-Gibran di Stadion Indonesia Arena GBK Jakarta, Senin (05/02/2024).
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) merespons program tersebut karena Hashim Djojohadikusumo di acara tersebut sampai tiga kali menyebut REI dalam pidatonya. Dia bahkan menantang asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia itu untuk bersedia menjadi punggawa terdepan dalam menjalankan tugas pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan apresiasi terhadap program perumahan dari Prabowo-Gibran itu dan pengembang siap menerima tantangan untuk dilibatkan merealisasikan pembangunan 3 juta rumah tersebut. Target pembangunan rumah sebanyak itu dinilai sejalan dengan upaya menuntaskan backlog perumahan yang saat ini telah mencapai lebih dari 12,7 juta unit dan terus bertambah setiap tahunnya.
“Program pembangunan 3 juta rumah per tahun ini sangat realistis dan inline dengan usaha untuk menyelesaikan angka backlog perumahan yang terus membesar. Jika konsisten dijalankan, maka di 2029 jumlah backlog akan dapat dikelola dan ditanggani,” jelas Joko yang menegaskan bahwa pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif.
Menurutnya lagi, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan backlog mencapai 800 ribu unit rumah, sementara saat ini kemampuan pengembang membangun hanya sekitar 450 ribu hingga 500 ribu unit rumah per tahun dengan rincian 250 ribu rumah bersubsidi dan 200 ribu rumah komersial (non-subsidi).
“Artinya, cara-cara yang biasa dilakukan selama ini ternyata tidak akan mampu untuk mengatasi backlog yang angkanya sudah 12,7 juta unit. Bahkan untuk memenuhi akumulasi penambahan kebutuhan rumah setiap tahun sebanyak 800 ribu unit saja belum dapat teratasi,” jelas CEO Buana Kassiti Group itu.
Joko Suranto mengaku telah berkomunikasi dengan Hashim Djojohadikusumo untuk menyampaikan kondisi kebutuhan rumah nasional dan potensi masalah yang selama ini masih menghambat sektor properti terutama penyediaan perumahan rakyat.
Disampaikan pula bahwa persoalan perumahan harus dijadikan prioritas, karena kalau tidak dikelola dengan serius berpotensi menjadi “bom waktu” di suatu waktu nanti. Terlebih pada tahun 2035, hampir 66 persen penduduk Indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan. Situasi itu butuh penangganan yang tepat, sehingga jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah tidak terus membengkak.
“Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan berpotensi terus bertambah. Karena itu, REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah,” ungkapnya.
Sektor perumahan diyakini dapat menghasilkan dampak besar seperti menyerap tenaga kerja yang besar karena bersifat padat karya, mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta bisa membantu menekan angka stunting di Indonesia.
REI berpendapat, ketika para calon presiden dan wakil presiden bicara tentang upaya mencapai kesejahteraan rakyat, maka seharusnya salah satu yang dibahas adalah mengenai upaya-upaya untuk memenuhi hunian yang layak. Karena tempat tinggal yang layak adalah salah satu indikator kesejahteraan rakyat.
“Oleh karena itu, kami berkomitmen kuat untuk selalu mendukung program perumahan yang dijalankan pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang karena searah dengan tujuan REI dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan rumah berkualitas yang layak huni,” kata Joko.
