Seputar Properti

Facebook Twitter Youtube

Category: Rumah

Ini Alasan Kenapa Swasta Kapok Kerjakan Proyek KPBU

Adanya indikasi korupsi pada beberapa proyek KPBU, terutama dari tingginya tingkat inefisiensi dan adendum kontrak yang sering terjadi, dapat mengurangi minat swasta untuk terlibat.

SEPUTARPROPERTI/Jakarta – Saat membuka acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) di Jakarta, Selasa (4/06/2025) Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons kabar keengganan pihak swasta untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menteri Dody mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman […]

Menteri PU Respon Informasi yang Tegaskan Swasta Kapok Garap Proyek KPBU

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons kabar keengganan pihak swasta untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

SEPUTARPROPERTI/Jakarta – Saat membuka acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) di Jakarta, Selasa (4/06/2025) Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons kabar keengganan pihak swasta untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menteri Dody mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman […]

Program 3 Juta Rumah, Hambatan Klasik masih Menghantui Mimpi Sang Presiden

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet bahwa hanya satu data yang digunakan yakni data BPS. Kementerian PKP bersama BP Tapera juga mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Maluku.

SEPUTARPROPERTI/Jakarta – Program 3 Juta Rumah yang jadi Perogram Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto hingga saat belum maksimal. Program 3 Juta Rumah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Berikut beberapa hambatan klasik dari Program 3 juta rumah: Ketersediaan Lahan Harga Lahan yang Tinggi, terutama di perkotaan […]

Pemerintah Ingatkan Pengurusan PBG Untuk MBR Harus Mudah Dipahami dan Jangan Dipersulit

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengecek langsung proses pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bandung

SEPUTARPROPERTI/Bandung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengecek langsung proses pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, dengan pelayanan yang cepat dan prima dalam pengurusan PBG akan membantu masyarakat untuk mengurus perijinan pembangunan dan mendorong Program 3 Juta Rumah di daerah. “Saya […]

Ini Alasan Menteri PKP Perkecil Rumah Subsidi

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian/Lembaga yang menjadi unsur Komite Tapera, untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

SEPUTARPROPERTI/Bandung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merespon adanya pro kontra tentang draft Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait batasan luas lahan dan luas lantai rumah umum tapak. Menurutnya hal itu adalah yang biasa dan dirinya merasa yakin tujuan dari penyusunan peraturan tersebut sangat baik supaya semakin banyak masyarakat yang bisa menerima manfaat […]

Sambangi Bank BJB, Menteri PKP Minta Target Capaian Penyaluran FLPP di Jawa Barat Ditingkatkan

Sri Mulyani: Deflasi Bukan Karena Penurunan Daya Beli Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait terjadinya deflasi pada bulan terakhir. Dia menegaskan bahwa penurunan harga tersebut bukan disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat, melainkan karena kebijakan pemerintah yang menurunkan harga sejumlah komponen. “Kalau lihat komponen inflasi, kalau deflasi ini kan kaya kita melakukan diskon transport, ini pasti menimbulkan deflasi, bukan karena masyarakat daya belinya turun. Karena pemerintah melalui administered price, pemerintah melakukan intervensi,” ujar Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025). Lebih lanjut, dia juga menyinggung kebijakan harga pangan, seperti beras, yang menjadi komponen utama pengeluaran rumah tangga. Menurutnya, jika harga beras turun akibat intervensi pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin, maka hal itu bisa menimbulkan deflasi, tetapi tidak serta-merta mencerminkan pelemahan konsumsi. “Kalau harga beras tadi yang disampaikan Menteri Pertanian, jangan sampai kita memberikan dukungan pada masyarakat miskin, harga beras turun, nanti menimbulkan deflasi. Kan bukan karena daya beli itu,” ujarnya. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan bahwa indikator yang mencerminkan daya beli masyarakat justru masih stabil, yakni inflasi inti (core inflation), yang berada di sekitar 2 persen. “Kalau inflasi intinya masih di sekitar 2 persen, itu berarti ada kenaikan harga karena ada permintaan. Karena core inflation adalah berasal dari kenaikan harga akibat daya beli atau permintaan,” pungkas Sri Mulyani. Deflasi adalah kondisi penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Meskipun sekilas tampak menguntungkan bagi konsumen karena daya beli meningkat, deflasi yang berkelanjutan dapat berdampak negatif bagi perekonomian. Beberapa penyebab utama deflasi di Indonesia atau di negara manapun umumnya meliputi: Penurunan Permintaan Agregat: Ini adalah penyebab paling umum dari deflasi. Ketika konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor menurun secara bersamaan, maka total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian akan berkurang. Hal ini sering terjadi saat krisis ekonomi, resesi, pandemi, atau ketidakpastian global yang membuat masyarakat dan pelaku usaha menunda pengeluaran dan investasi. Kelebihan Pasokan Barang dan Jasa (Oversupply): Terjadi ketika produksi barang dan jasa melebihi permintaan pasar. Jika barang menumpuk di gudang karena tidak ada yang membeli, produsen akan cenderung menurunkan harga untuk menghabiskan stok, yang pada akhirnya memicu deflasi. Kemajuan teknologi atau inovasi yang memungkinkan produksi lebih efisien juga bisa berkontribusi pada penurunan biaya produksi, dan pada gilirannya, penurunan harga jual. Penurunan Jumlah Uang Beredar: Berkurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat menyebabkan deflasi. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti: Kebijakan Moneter Ketat: Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, suku bunga yang tinggi juga mendorong masyarakat untuk menabung daripada membelanjakan uang, mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar. Meningkatnya Kecenderungan Menabung: Saat kondisi ekonomi tidak pasti, masyarakat cenderung lebih memilih menabung dan menunda pengeluaran, sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang dan permintaan menurun. Penurunan Biaya Produksi: Ketika harga bahan baku atau tenaga kerja turun, perusahaan dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah. Ini memungkinkan produsen menurunkan harga jual produk mereka. Jika penurunan biaya produksi ini berlangsung secara berkelanjutan, bisa berkontribusi pada deflasi. Guncangan Ekonomi Global: Krisis keuangan, tekanan geopolitik, atau krisis kesehatan global (seperti pandemi Covid-19) dapat mengurangi aktivitas ekonomi dunia. Dampaknya bisa berupa penurunan permintaan ekspor, penguatan nilai tukar (yang membuat barang impor lebih murah), dan investasi yang lesu. Faktor-faktor ini dapat menekan harga-harga domestik di negara-negara seperti Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa deflasi, terutama yang disebabkan oleh penurunan permintaan dan perlambatan ekonomi, dapat memicu lingkaran negatif (spiral deflasi). Penurunan harga menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan, yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran, yang kemudian semakin menekan daya beli masyarakat dan memperparah deflasi.

SEPUTARPROPERTI/Bandung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Bank BJB untuk meningkatkan target penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Jawa Barat. Menteri PKP menekankan adanya kenaikan kuota FLPP nasional sebanyak 350.000 pada tahun ini dimanfaatkan sebagai kesempatan emas bagi bank penyalur KPR Sejahtera FLPP termasuk Bank BJB […]

Rumah Subsidi Ukurannya di Minimalis, Ini Kata Wamen Kementerian PKP

Jawa Tengah menghadapi tantangan besar dalam penyediaan rumah. Provinsi tersebut mencatat backlog perumahan sebanyak lebih dari 1,3 juta unit.

SEPUTARPROPERTI/Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PK) berencana memperkecil luas tanah dan bangunan rumah subsidi. Fahri Hamzah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengatakan wacana pengurangan ukuran rumah subsidi tersebut belum diputuskan. “Sebenarnya itu belum diputuskan, karena yang benar adalah justru ukurannya dibesarkan,” ucap Fahri seusai peluncuran Sumitro Institute di Cibubur, […]

Intiland Menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025

PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) menggelar Rapat Um.um Pemegang Saham (RUPS)

SEPUTARPROPERTI/Jakarta – Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 yang digelar di Intiland Tower, Jakarta, Rabu (28/5). Para pemegang saham memberikan persetujuan atas enam agenda RUPS Tahunan yang diusulkan Perseroan. Persetujuan terhadap keenam agenda RUPS Tahunan tersebut antara […]

Kuota FLPP Naik 350.000 Unit, Menteri PKP Bahas Strategi Pencapaian Target FLPP 2025

Untuk mewujudkan FLPP untuk 350.000 unit adalah pemerinta akan menambah APBN melalui BP Tapera sebelumnya Rp 18,7 T menjadi lebih dari Rp 30 T.

SEPUTARPROPERTI/Jakarta – Guna membahas strategi pencapaian target pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, SMF dan BP Tapera di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jum’at (23/5/2025). “Kuota FLPP tahun ini untuk rumah subsidi sebanyak 350.000 […]

Targetkan Penjualan Sebanyak 3.695 Unit, Pesona Kahuripan Group Gelar Akad Kredit Massal

Pesona Kahuripan (PK) Group, menggelar acara akad kredit massal dan bakti sosial di Gudang Industri Pesona Kahuripan 5, Cileungsi, Kabupaten Bogor.

SEPUTARPROPERTI/Bogor – Pesona Kahuripan (PK) Group, menggelar acara akad kredit massal dan bakti sosial di Gudang Industri Pesona Kahuripan 5, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/5/2025). Sebanyak 400 konsumen Pesona Kahuripan Group mengikuti akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan dirangkai gelaran bakti sosial dengan mengundang sebanyak 400 dhuafa dan anak yatim. Angga Budi […]

Copyright © 2026 Seputar Properti