SEPUTARPROPERTI/Jakarta – Program 3 Juta Rumah yang jadi Perogram Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto hingga saat belum maksimal. Program 3 Juta Rumah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Berikut beberapa hambatan klasik dari Program 3 juta rumah:
Ketersediaan Lahan
Harga Lahan yang Tinggi, terutama di perkotaan besar, harga lahan terus melonjak, membuat pengembang kesulitan mendapatkan tanah yang terjangkau untuk membangun rumah subsidi. Ini juga berdampak pada daya beli masyarakat.
CreatIFF 2025, Kementerian PU Dorong Solusi Inovatif Pembiayaan Infrastruktur Nasional
Perizinan Lahan yang Rumit dan Lama: Proses perizinan lahan seringkali berbelit-belit, memakan waktu lama, dan melibatkan banyak instansi, yang dapat menghambat dimulainya proyek pembangunan.
Konflik Lahan: Sengketa kepemilikan lahan atau tumpang tindih penggunaan lahan sering terjadi, yang bisa menunda atau bahkan menggagalkan proyek.
Pembiayaan dan Dukungan Keuangan.
Akses Pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Meskipun ada skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi lain, banyak MBR masih kesulitan memenuhi persyaratan perbankan atau memiliki pendapatan yang tidak stabil.
Pemerintah Ingatkan Pengurusan PBG Untuk MBR Harus Mudah Dipahami dan Jangan Dipersulit
Keterbatasan Anggaran Pemerintah: Alokasi anggaran pemerintah untuk subsidi perumahan, meskipun signifikan, seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan, terutama dengan target yang ambisius.
Suku Bunga KPR Komersial yang Tinggi: Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk subsidi, suku bunga KPR komersial yang tinggi bisa menjadi beban berat.
Regulasi dan Birokrasi
Harmonisasi Aturan Pusat dan Daerah, terdapat perbedaan dan tumpang tindih antara peraturan perumahan di tingkat pusat dan daerah, yang dapat membingungkan pengembang dan memperlambat proses.
Sri Mulyani: Deflasi Bukan Karena Penurunan Daya Beli
Prosedur Perizinan yang Panjang: Selain perizinan lahan, perizinan pembangunan (IMB, sertifikasi laik fungsi, dll.) juga seringkali panjang dan birokratis.
Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kurangnya pengawasan yang efektif dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal atau tidak sesuai standar dapat mengurangi kualitas dan keberlanjutan program.
Infrastruktur dan Utilitas
Keterbatasan Infrastruktur Dasar: Pembangunan rumah di lokasi baru seringkali terhambat oleh ketiadaan atau keterbatasan akses ke infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi.
Intiland Menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025
Biaya Penyediaan Utilitas: Biaya untuk menyediakan utilitas ini seringkali ditanggung oleh pengembang, yang dapat meningkatkan harga jual rumah.
Kalitas dan Ketersediaan Bahan Bangunan
Kenaikan Harga Bahan Bangunan: Fluktuasi harga bahan bangunan dapat memengaruhi biaya konstruksi dan profitabilitas proyek, berpotensi menunda atau mengurangi skala pembangunan.
Kualitas Bangunan yang Kurang Optimal: Dalam upaya menekan biaya, terkadang kualitas bangunan menjadi kurang optimal, yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari bagi penghuni.
Intiland Menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025
Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
Kurangnya Sinkronisasi: Kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat menghambat kemajuan program.
Data dan Informasi yang Tidak Akurat: Ketiadaan data yang akurat mengenai kebutuhan riil perumahan dan ketersediaan lahan dapat menyulitkan perencanaan dan implementasi program.
Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan multi-sektoral dan kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat untuk memastikan program 3 Juta Rumah dapat mencapai tujuannya dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
