SEPUTAR PROPERTI – Ketua DPD Apersi Kalimantan Selatan Hamdani menegaskan bahwa harga rumah subsidi sudah tidak sesuai dan seharusnya segera direvisi karena memberatkan pengembang.
Menurutnya, harga tersebut sudah dua tahun tidak mengalami kenaikan, dan sudah tak sejalan dengan harga produksi. Pasalnya kebutuhan material atau bahan bangunan mulai semen dan besi serta tukang sudha mengalami kenaikan.
Kondisi ini menurut Hamdani sangat memberatkan pengembang di Kalsel dan khususnya yang tergabung di Apersi. Apalgi sebelumnya pengembang babak belur menjalankan bisnisnya karena efek pandemi selama hampir 2 tahun.
Baca juga : Pemerintah Apresiasi Strategi BTN Terkait Percepatan Penyaluran KPR Subsidi
“Kebutuhan bahan bangunan utama yang mendasar rata-rata sudah mengalami kenaikan, seperti besi, semen dan baja ringan. Seharusnya pemerintah melihat kondisi di lapangan,” kata Hamdani saat dijumpai di Sekretariat DPP Apersi, Jakarta pada akhir pekan lalu.
Saat ini harga rumah subsidi di Kalsel berada di angka Rp164 juta, idealnya menurut Hamdani berada di angka Rp180 juta. “Kami harap pemerintah menyetujui, sehingga pengembang bersemangat kembali membangun rumah rakyat,” imbuhnya.
Baca juga : Rumah Subsidi, Dalam Sehari BTN Lakukan Akad Kredit Massal KPR Subsidi 10 Ribu Unit
Hamdani menegaskan bahwa pengembang di Kalsel berkomitmen untuk menjaga kualitas rumah subsidi sesuai dengan standar dari pemerintah.
Terkait pasar rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang merupakan bagian dari program pemerintah yaitu Program Sejuta Rumah (PSR), Apersi Kalsel mengakui potensi di provinsinya cukup signifikan.
“Pekerja tambang, pekerja perkebunan sawit dan karet adalah captive market kita. Kawasan-kawasan potensial tersebut seperti di Banjarbaru, Batulicin dan Tanjung,” jelas Hamdani.
