REI: Kami Masih Menunggu Kejelasan Harga Rumah Subsidi

SEPUTAR PROPERTI/Medan – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai terus ditundanya kenaikan harga rumah bersubsidi akan memengaruhi pasokan rumah kepada masyarakat pada tahun ini. Pengembang menunggu jawaban jelas dari pemerintah karena penundaan demi penundaan sudah sering terjadi. Terakhir, pemerintah menjanjikan harga baru rumah subsidi akan dilakukan pada Februari lalu.

Dalama Rapat Koordinasi yang dilakukan DPP dan DPD REI se-Indonesia yang diadakan di Medan, Sumatera Utara (1/03/2023) Totok menyatakan hampir semua daerah mempertanyakan masalah harga baru ini. Kapan, kok (harga baru) ditunda terus?.

“Karena biaya produksi betul-betul sudah tidak menutupi lagi, sementara harga material sudah naik beberapa kali. REI sudah mempertanyakan kapan kepastian harga naik, tapi sampai hari ini belum ada jawaban,” ungkap Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida kepada wartawan pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) REI ke-51 di Medan, Rabu (1/3/2023).

Usulan kenaikan harga rumah subsidi ini sudah disampaikan REI sejak 2020. Sebelumnya telah disepakati kenaikan harga rumah subsidi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 7%, namun terakhir dikabarkan kenaikan harga kemungkinan hanya 5%.

Selain persoalan harga baru rumah subsidi yang terkesan terus di’PHP’-in, berbagai masalah lain juga mengemuka dalam Rakor DPP dan DPD se-Indonesia yang diadakan sebagai rangkaian perayaan HUT REI ke-51. Diantaranya aturan yang mewajibkan pengembang membangun rumah subsidi di tanah seluas 200 meter persegi.

Beberapa dilaporkan pengembang dari wilayah Sulawesi. Bahkan, pemerintah daerah berdalih kalau ketentuan tersebut adalah aturan yang berlaku secara nasional. “Ini aturan apalagi? Padahal kalau tanahnya 200 meter persegi itu tidak bebas PPN,” kata Totok.

Hal-hal seperti ini yang dinilai terus menghambat program perumahan di Indonesia. Pemerintah daerah, ujar Totok, justru membuat kreasi sendiri-sendiri yang justru semakin mempersulit perizinan termasuk di sektor perumahan. Padahal, Presiden Joko Widodo berulang kali mengingatkan pemerintah daerah agar jangan menghambat dan mempersulit perizinan berusaha.

REI ikut berkontribusi dalam mendorong kemudahan perizinan tersebut dengan membentuk helpdesk perizinan untuk membantu setiap pengembang di daerah yang mengalami kendala perizinan.

Totok menegaskan, REI sangat serius untuk menembus kendala perizinan ini sehingga sepakat bekerjasama dengan 12 kementerian/lembaga negara yang terkait sektor properti dan perumahan.