SEPUTARPROPERI/Jakarta – Janji memiliki rumah sendiri adalah impian banyak orang, tak terkecuali para prajurit TNI yang mengabdikan diri untuk negara. Untuk mewujudkan mimpi itu, dibentuklah Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD.
Namun, alih-alih mendapatkan hunian layak, program ini justru berubah menjadi mimpi buruk bagi sebagian prajurit melalui. Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD.
Kasus yang mencuat ke publik belakangan ini mengungkapkan skandal besar di balik program rumah prajurit. Banyak prajurit, terutama bintara dan tamtama, harus menanggung cicilan kredit rumah yang sudah dipotong dari gaji mereka setiap bulan.
Ormas Demo Pondok Indah Golf, REI: Ganggu Iklim Investasi Tanah Air
Ormas Demo Pondok Indah Golf, REI: Ganggu Iklim Investasi Tanah Air
Ironisnya, rumah impian yang dijanjikan tak kunjung berdiri. Proyek-proyek perumahan mangkrak, terbengkalai, dan hanya menyisakan lahan kosong.
Dana Miliaran yang Menguap
Investigasi menemukan adanya aliran dana sebesar Rp586,5 miliar dari BP TWP yang diduga bermasalah. Dana ini seharusnya digunakan untuk membangun perumahan, tetapi malah dikucurkan ke pengembang yang tidak bertanggung jawab.
Dukung Program 3 Juta Rumah, Bank Indonesia Siap Berkolaborasi
Akibatnya, prajurit yang sudah terlanjur mencicil harus menanggung kerugian. Potongan gaji terus berjalan, sementara mereka masih tinggal di rumah dinas atau menyewa, bahkan ada yang gajinya hanya tersisa ratusan ribu rupiah setelah dipotong.
Kasus ini juga menyeret nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Ia diduga mengeluarkan surat telegram yang mewajibkan prajurit mengambil kredit perumahan dari BP TWP.
Dudung membantah tuduhan tersebut dan berdalih kebijakan itu demi kesejahteraan prajurit. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Percepat Transisi Ekonomi Berkelanjutan, BI Dorong Sinergi Pembiayaan Hijau
Desakan Audit dan Harapan Keadilan
Melihat karut-marutnya program ini, berbagai pihak mendesak adanya audit menyeluruh terhadap BP TWP TNI AD. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengusut jika ada keterlibatan pihak sipil, sedangkan kasus yang melibatkan anggota TNI akan ditangani melalui mekanisme koneksitas.
Skandal rumah prajurit TWP adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan dan pengorbanan para prajurit. Mereka yang seharusnya mendapatkan apresiasi dan kesejahteraan, justru menjadi korban dari praktik korupsi dan kelalaian manajemen.
Sektor Logistik dan E-Commerce Berkembang, Accord Bizpark Tawarkan Pergudangan Modern
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua, bahwa janji manis tanpa pengawasan yang ketat hanya akan melahirkan kekecewaan dan kerugian bagi mereka yang paling rentan.
Berikut adalah poin-poin penting terkait kasus ini:
Masalah Utama: Banyak proyek perumahan untuk prajurit yang mangkrak atau tidak selesai dibangun, sementara para prajurit tetap diwajibkan mencicil kredit. Hal ini menyebabkan kerugian finansial bagi prajurit, bahkan ada yang gajinya hanya tersisa sedikit setelah dipotong untuk cicilan.
Investor Qatar Mulai Bangun Hunian Terjangkau, BTN Siap Dukung Pembiayaan Rumah untuk Rakyat
Dana Bermasalah: Diduga ada aliran dana sebesar Rp586,5 miliar dari BP TWP TNI AD yang bermasalah. Dana tersebut dikucurkan ke pengembang, tetapi proyek perumahan tidak berjalan sesuai rencana.
Peran Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman: Kasus ini menyeret nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
Ia diduga mengeluarkan surat telegram yang mewajibkan prajurit bintara dan tamtama untuk mengambil kredit rumah dari BP TWP.
Dudung sendiri membantah tuduhan ini dan mengklaim kebijakan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan prajurit. Ia juga menyebut bahwa hanya satu pengembang yang bermasalah.
