SEPUTAR PROPERTI/Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 di Jakarta, 12-13 Desember 2022. Rakernas REI 2022 yang diadakan di Gandaria City, Jakarta Selatan ini mengusung tema “Momentum Bangkitnya Industri Properti Indonesia”.
Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida mengatakan tema tersebut diusung untuk menyiratkan semangat besar dari setiap insan anggota REI dalam menghadapi tantangan dan hambatan sektor properti di masa depan terlebih di tahun 2023 yang dibayangi oleh isu resesi ekonomi global.
“Ajang silaturahim REI se-Indonesia bersama pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lain di sektor industri properti ini diharapkan dapat menjadi panggung bersama untuk memastikan keberlanjutan dan kebangkitan bisnis properti,” harap Totok.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah mengatakan REI sudah berkontribusi besar pada pembangunan perumahan di Indonesia termasuk di masa pandemi.
Dia berharap setelah melewati masa sulit ini, sektor perumahan cepat bangkit kembali dan menjadi penopang ekonomi nasional. “Mengingat sektor ini sangat strategis karena mendorong sebanyak 174 sektor ikutan lain seperti bahan bangunan dan jasa konstruksi,” kata Zainal Fatah.
Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2021 bahwa setiap penyaluran kredit sebesar Rp1 triliun ke sektor perumahan maka akan berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp4,2 triliun.
Begitu pula investasi properti turut membantu penyerapan tenaga kerja sebanyak 253.000 orang. “Ini tentu bukan angka yang kecil. Oleh karena itu kita harus memberi perhatian yang baik terhadap pertumbuhan sektor perumahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengatakan penyediaan perumahan adalah tanggungjawab bersama semua pihak, sehingga perlu kolaborasi untuk menuntaskan backlog perumahan.
Ditambahkan, ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh sekitar 5% pada 2023. Namun, hal itu hanya terjadi jika roda ekonomi bergerak, konsumsi masyarakat tinggi dan dunia usaha menggeliat. Menurut Raja Juli, hal tersebut merupakan penegasan Presiden Joko Widodo yang harus dijalankan oleh semua pejabat negara hingga tingkat terbawah.
“Dalam konteks ini, Pak Menteri ATR/BPN pada ototitas yang ada pada kami berkomitmen untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN searah dengan harapan Presiden Jokowi agar sektor swasta termasuk pengembang bisa bergerak lebih baik dan cepat, sehingga ekonomi kita bangkit,” tegasnya.
Beberapa hal yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah percepatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan elektronik yang sekarang sudah berjalan. Kemudian, kata Raja Juli, ada aturan kepemilikan properti asing termasuk batasan harganya yang juga diusulkan oleh REI.
Selanjutnya, adalah kebijakan peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik untuk ruko dan rukan yang bukan bagian dari apartemen maupun perkantoran.
“Terakhir soal LSD. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri ATR/BPN bahwa untuk lahan-lahan yang hak dan izinnya sudah terbit sebelum keluarnya keputusan menteri tersebut maka hak-haknya tetap berlaku. Kami akan segera melakukan relaksasi sehingga pengembang tetap dapat melanjutkan pengembangan proyeknya,”tegas Raja Juli.