SEPUTARPROPERTI/Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta masa bakti 2025–2028 di Balai Agung, Balai Kota, Kamis (20/11).
Dalam acara tersebut, Pramono menegaskan pentingnya integritas dan kepercayaan publik bagi para pengurus baru dalam menjalankan mandat strategis pembangunan sektor properti di Jakarta.
“Selamat kepada seluruh pengurus yang dikukuhkan hari ini. Amanah ini bukan sekadar kepercayaan dari anggota REI, tetapi juga harapan besar bagi masa depan sektor properti Jakarta di kancah regional dan global,” ujar Pramono, dalam sambutannnya.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa Pemprov DKI tengah mempercepat transformasi pembangunan kota melalui tiga pilar utama: Digital Oriented Development, Self-Sufficient Neighborhood, dan Transit Oriented Development (TOD). Ketiganya menjadi fondasi Jakarta menuju kota global yang inklusif, kompetitif, layak huni, dan berorientasi manusia.
Pramono juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp15 triliun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemprov tidak akan mengurangi kualitas pembangunan.
“Kita tidak boleh berhenti atau mengeluh. Jakarta akan terus dibangun dengan standar yang sama. Karena itu, kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan swasta, BUMN, BUMD, hingga mitra internasional,” tegasnya.
Gubernur Pramono berharap, REI terus memperkuat kontribusinya dalam membangun Jakarta yang saat ini terus berbenah untuk memenuhi visi menjadi kota global lewat layanan publik yang unggul, infrastruktur berkelas internasional, dan tata kelola yang konsisten serta berkelanjutan.
“REI diharapkan ikut memiliki dan mengawal perjalanan pembangunan Jakarta selama empat tahun ke depan. Sektor properti memiliki peran penting dalam membentuk wajah kota dan menentukan daya saing ekonomi,” pungkasnya.
Berbagi Peran Bangun TOD
Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menyambut baik ajakan Gubernur Pramono Anung yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi REI DKI Jakarta untuk melanjutkan kolaborasi yang selama ini sudah berjalan guna mempercepat transformasi pembangunan kota.
“Kami siap bersinergi dalam penyediaan hunian terjangkau, program urban regeneration, transit oriented development, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat,” ungkapnya.
Ajakan Gubernur DKI Jakarta yang membuka peluang kolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menurutnya memberikan optimisme dan memungkinkan pengembang memanfaatkan peluang yang lahir dari kebijakan pemerintah.
“Kami ingin Pemprov terus membuka ruang dialog dalam membangun Jakarta ke depan. Kendala perizinan seperti Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan aturan PPPSRS masih menjadi prioritas bersama. Demikian juga soal pengembangan area TOD di Dukuh Atas, Blok M, Bundaran HI dan, Kota Tua, misalnya, sektor swasta siap untuk ikut dilibatkan. Tinggal menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak,” pungkas Arvin.
