SEPUTAR PROPERTI/Jakarta – Hajatan lima tahunan atau pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan diikuti tiga calon pasangan, Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran. Ketiganya memastikan soal perumahan menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahannya jika terpilih.
Pasangan Ganjar Paranowo – Mahfud MD (GaMa), beberapa waktu lalu menawarkan program rumah rakyat dengan membangun 10 juta hunian, mulai pembangunan hunian baru atau renovasi, rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.
Sementara Pasangan Anies-Cak Imin membidik untuk menekan angka backlog yang saat ini mencapai 13 juta, menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang. Tidak hanya itu, bagi milenial dan Gen Z, akan disiapkan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum.
Sedangkan, pasangan Prabowo Subianto – Gibran bahkan sudah memiliki beberapa program yang tampak lebih konkret untuk memberikan akses pada warga masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan.
Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, ppasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.
Panangian Simanungkalit, Pengamat Properti mengapresiasi ketiga pasangan tersebut yang telah menjadikan perumahan sebagai salah satu prioritas. “Sudah seharusnya sektor properti ataupun perumahan dijadikan isu utama, karena permasalahan di sektor perumahan ini tak pernah habis,” jelas Panangian, Selasa (11/10) di Jakarta.
Tapi menurutnya, dari program yang ditawarkan yang paling realistis dari ketiga pasangan ini adalah program Parbowo-Gibran. Pasalnya mereka membangun dari desa. Jadi mereka mencoba mengekpresikan visinya bukan kapitalis.
“Ini luar biasa. pembangunan dari desa ini juga diyakini bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan,” tegas Panangian.
Lebih lanjut Panangian memaparkan, Parabowo-Gibran kelihatannya sudah sangat menyadari tugas pemerintah ke depan dalam mengatasi persoalan perumahan yang semakin kusut akan sangat berat. Beberapa waktu lalu kepada mereka (Prabowo-Gibran-red), saya mengusulkan juga bahwa pemerintah yang akan datang minimal membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahunnya.
“Mengapa harus 1,3 juta unit per tahun? Karena kalau tidak, maka tidak akan ada pengurangan backlog sejak pemerintahan Suharto sampai pemerintahan yang sekarang. Jadi saya sebagai pengamat mencoba mengusulkan supaya kita membangun 500 ribu unit landed house 500 ribu unit rusunami dan 3 juta rumah di pedesaan.
Sementara dana subsidi 500 Ribu unit landed house Rp50 triliun, Subsidi 500 ribu unit Rusunami Rp36 triliun, dan subsidi 3 juta rumah desa Rp15 triliun. Total dana yang dibutuhkan Rp101 triliun per tahun.
Caranya? yang paling mudah adalah dengan menambah jumlah subsidi perumahan. Subsidi kita sekarang kan cuma Rp20 triliun. Bandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp570 triliun. Jadi untuk perumahan tidak sampai 3 persen.
“Bandingkan juga dengan negara-negara yang sudah maju, atau yang paling dekat bandingkan dengan Malaysia yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10 persen. Ya, idealnya sih kalau bisa mendekati 10 persen. Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak Rp40 sampai 50 triliun- lah. Atau paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang,” pungkas Panangian.
