SEPUTAR PROPERTI/ Malang – Pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ngabab, Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa setempat.
Mereka menilai Program BSPS sangat membantu sekitar masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) seperti buruh tani serta peternak sapi untuk meningkatkan kualitas 113 rumah yang sebelumnya tidak layak menjadi lebih layak huni.
Salah seorang penerima Program BSPS di Desa Ngabab, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Hariyadi (37) bersama isterinya Ramiati mengungkapkan keluarganya tidak pernah menduga bisa membangun rumah menjadi layak huni. Apalagi dirinya hanyalah seorang buruh tani dan bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan tetap.
“Saya hanya bekerja sebagai buruh tani yang hanya dibayar Rp 50 ribu selama bekerja setengah hari di ladang. Itu pun kalau ada yang meminta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan tani ya kalau tidak ada ya nggak kerja,” ujarnya saat ditemui di rumahnya.
Sejak mendapatkan sosialisasi Program BSPS di Balai Desa Ngabab, Haryadi mulai yakin bahwa rumah layak adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Hariyadi pun rela menggunakan tabungan keluarga sebanyak Rp 25 juta untuk menambah dana stimulan dari Kementerian PUPR sekitar Rp 20 juta.
“Alhamdulillah sekarang rumah saya jadi lebih layak karena sudah dibangun berkat Program BSPS dan berharap kegiatan ini dilanjutkan ke depan. Kami mendapat pendampingan dari TFL mulai dari sosialisasi hingga saat proses pembangunan dan pastinya BSPS ini gratis dan tidak ada potongan sama sekali,” terangnya.
Sementara itu, perangkat desa setempat yakni, Kaur Keuangan Desa Ngabab, Hamam Royani dan Kasi Pelayanan Desa Ngabab, Yoga Prasetyo mengaku pihak desa sangat terbantu karena Program BSPS mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya.
Apalagi hingga saat ini masih banyak RTLH yang di huni oleh masyarakat Desa Ngabab karena mereka tidak memiliki penghasilan tetap sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah.
“Program BSPS ini harus dilanjutkan karena bisa mengurangi RTLH di desa-desa sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari data yang kami miliki dari sekitar 400 RTLH, sebanyak 113 rumah telah berubah menjadi rumah layak lewat Program BSPS,” katanya.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto didampingi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, Sultan Sidik Nasution menyatakan, pihaknya melaksanakan Program BSPS untuk mengurangi jumlah RTLH sekaligus penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE) di seluruh daerah di Indonesia.
Pada tahun 2022 ini Kementerian PUPR menyalurkan BSPS di Provinsi Jawa Timur sejumlah 32.033 unit. Jumlah tersebut tersebar di 34 Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Timur.
Anggaran Program BSPS yang disalurkan Kementerian PUPR di Kabupaten Malang senilai Rp 12, 18 Miliar untuk meningkatkan kualitas RTLH sebanyak 609 unit.
“Peran Pemda juga sangat penting karena bisa mendorong CSR dari PT. Nestle untuk drainase, serta pembangunan jalan lingkungan melalui Dinas Perkim serta bantuan dari Baznas Rp 5 juta per unit rumah,” jelasnya.
