SEPUTARPROPERTI/Bekasi – Berbagai gebrakan dan inovasi yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BP Tapera memiliki pengaruh besar dalam mendorong peningkatan kinerja penyaluran seperti kebijakan dalam segmentasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kuota penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui sinergi antar lembaga hingga penyesuaian batas penghasilan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian dan aksestabilitas MBR dalam mengakses KPR subsidi.
Kali ini, Kementerian PKP, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), BP Tapera, dan BTN gencarkan kolaborasi lintas sektor melalui penyediaan yang semula 1.000 unit ditambah menjadi 2.000 unit Rumah Subsidi untuk Karyawan Industri Media di Indonesia.
BTN Dukung Pembiayaan Rumah untuk Karyawan Industri Media
Hal ini ditandai penyerahan kunci secara simbolis yang diwakili oleh 5 debitur di Cibitung, Jawa Barat pada Selasa (6/5), serta pemberkasan secara daring yang tersebar di lima titik yaitu Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta.
Penyediaan rumah untuk karyawan industri media di Indonesia ini merupakan wujud nyata atas gerak cepat kolaborasi lintas sektor pada ekosistem perumahan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk merealisasikan program tiga juta rumah sebagai program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
Para Karyawan Industri Media yang memenuhi syarat dan lulus verifikasi akan mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
Metland Blanjaproperti 2025 Kembali Hadir dan Lebih Inovatif
Skema pembiayaan yang dapat digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid mengapresiasi adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyediaan hunian bagi pekerja di industri media.
“Dari 100.000 jumlah awak media di seluruh Indonesia, sekitar 70% belum memiliki rumah. Sehingga momen hari ini merupan hal Istimewa bagi seluruh ekosistem media di tanah air, karena ini membuktikan bahwa negara hadir tidak hanya sebagai pemerintah namun sebagai mitra yang menyediakan hunian sebagai kebutuhan dasar masyarakat”, jelas Menteri Meutya.
Hadiri Silaturahmi Nasional Apersi, Ini Pesan Menteri PKP Kepada Pengembang
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Pemerintah menyiapkan 350.000 unit rumah bagi MBR sesuai dengan segmentasi yang telah disiapkan.
“Tantangannya saat ini adalah bagaimana menyiapkan rumah yang berkualitas bagi peneriman manfaat, untuk itu kami mohon dukungan pekerja di industri properti untuk saling bekerja sama agar mendapatkan hasil yang maksimal,” tegas Menteri Ara.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup para pekerja di industri media sebagai garda terdepan dalam menjadi jendela informasi untuk menyampaikan capaian program pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Tapera Konsisten Menjaga Tingkat Keterhunian Rumah Subsidi
“Kami berharap ini menjadi awal yang bagus dan nantinya tentu akan diikuti oleh para karyawan industri media di Indonesia lainnya, sehingga memiliki rumah bukan lagi menjadi Impian tapi kenyataan,” ujar Komisioner Heru.
Komisioner Heru menjelaskan bahwa capaian kinerja rumah subsidi sejak pemerintah Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024 – 5 Mei 2025 sebanyak 158.424 unit rumah.
Seluruh capaian ini tidak terlepas dari peran pemerintah Prabowo dalam menetukan kebijakan strategisnya melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan kami akan terus memantau penyaluran rumah subsidi untuk seluruh segmentasi masyarakat dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketepatan sasaran KPR subsidi,” ungkap Komisioner Heru optimis
