SEPUTARPROPERTI/Jakarta – Komisi V DPR RI mendesak pemerintah dan pengembang properti untuk tidak sekadar fokus pada pembangunan fisik dalam menyediakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menegaskan bahwa kunci keberhasilan program perumahan nasional terletak pada integrasi aksesibilitas fasilitas publik dan skema pembiayaan yang meringankan beban masyarakat.
Hal ini disampaikannya usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ke Apartemen/Rusun Samesta Mahata Serpong, Tangerang Selatan.
Dalam kunjungan tersebut, Hamka mengapresiasi penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) di Samesta Mahata Serpong. Fasilitas jembatan penghubung (connecting bridge) langsung menuju stasiun kereta api dinilai menjadi model ideal hunian vertikal masa kini.
Menakar Kedigdayaan Koridor Karawang di Tengah Ambisi Ekspansi Subang dan Purwakarta
“Lokasi dan konektivitas harus menjadi pokok perhatian utama. Fasilitas seperti connecting bridge ini mempermudah masyarakat mengakses transportasi umum dan pelayanan publik. Tanpa aksesibilitas yang baik, hunian tidak akan diminati,” ujar Hamka.
Selain itu Hamka mengatakan bahwa penyediaan hunian layak menjadi prioritas nasional guna mengatasi ketimpangan kepemilikan rumah di Indonesia.
Berdasarkan data komisi, tantangan properti nasional saat ini mencakup:9 juta penduduk perdesaan dan perkotaan yang sudah berkeluarga namun belum memiliki rumah.
Menurutnya lagi, 18 juta unit rumah di seluruh Indonesia dalam kondisi tidak layak huni.Menyikapi angka tersebut, Hamka meminta perbankan memperketat verifikasi pendapatan calon pemohon agar cicilan bersifat proporsional terhadap gaji.
Rumah Subsidi, BTN Dorong Kualitas dan Keterhunian dengan Perkuat Penyaluran FLPP di Jambi
Pemerintah sejauh ini telah intervensi melalui insentif bunga rendah bagi pengembang dan konsumen MBR.“Syarat kredit harus dimudahkan dan diukur dari batas pendapatan. Harus ada skema cicilan ringan dengan bantuan bank yang disesuaikan dengan kapasitas pendapatan masyarakat,” tambahnya.
Stimulus Rumah Swadaya di DaerahSelain mendorong hunian vertikal perkotaan, pemerintah juga terus menggulirkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah untuk membenahi hunian horizontal.
Metland Cyber Puri, South Treasure Pilihan Hunian untuk Pengalaman Luxury Living
Melalui program ini, masyarakat di daerah mendapatkan bantuan stimulan senilai Rp20 juta per unit untuk merenovasi rumah agar memenuhi standar kelayakan.
Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kolaborasi antara sektor perumahan dan perbankan guna merumuskan kebijakan pelonggaran bunga agar pemenuhan hak atas rumah layak bagi masyarakat bawah dapat terealisasi secara menyeluruh.
