SEPUTARPROPERTI/Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (4/11). Rakernas ini dibuka oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Menteri PKP pada kesempatan itu mengapresiasi sumbangsih REI terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia bahkan meminta asosiasi tersebut untuk memberikan kritik dan masukan apa saja program kementerian yang belum belum optimal dan perlu diperbaiki.
“Kritik saja saya, apa yang kurang dari saya dan kementerian di bidang pembiayaan misalnya, atau di pertanahan, di KUR atau yang lain,” ujarnya Menteri Ara saat membuka Rakernas REI 2025 yang dihadiri peserta dan undangan sebanyak 1.000 orang tersebut.
Rakernas REI 2025: Perizinan Masih Terhambat, REI Minta Dukungan Pemerintah
Pada rakernas tahun ini, REI mengangkat tema Propertinomic 2.0 : Mengatasi Hambatan dan Percepatan Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP juga berharap dari Rakernas REI ini akan menghasilkan keputusan dan kebijakan yang strategis untuk pengembang dan perumahan di Indonesia.
Apalagi REI merupakan salah satu mitra kerja Kementerian PKP dan menjadi salah satu asosiasi perumahan tertua dan paling besar di Indonesia dan berperan penting dalam pembangunan perumahan di Indonesia.
Fokus Segmen UMKM, BTN Salurkan Kredit Program Perumahan di Yogyakarta
“Hari ini saya secara resmi membuka Rakernas REI Tahun 2025 dan juga mendoakan dan berharap REI menjadi organisasi yang terus berkembang dan makin besar serta mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyampaikan 11 hal yang telah dilaksanakan Kementerian PKP bersama eksosistem perumahan serta mitra kerja termasuk kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih di sektor perumahan.
Adapun 11 hal tersebut antara lain BPHTB Gratis bagi MBR, PBG Gratis bagi MBR, Insentif PPN DTP Hingga 2026, Pelonggaran GWM BI dan FLPP.
Jakarta Kebut Transformasi Transportasi: Manggarai, Tanah Abang, dan Sudirman Menuju Mega-Hub TOD
Selain itu juga ada BSPS Swasta, Kredit Program Perumahan, FLPP Swasta. KPR FLPP, Akad Massal Terbesar 26 ribu KPR FLPP dan target bulan Desember sebanyak 50 ribu unit lagi, Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir Bersama PNM dan SMF, serta Efisiensi Program BSPS Mencapai 6 Persen melalui Pemilihan Toko Terbuka.
“Sebanyak 11 hal yang telah dilaksanakan ini bukan hanya kerja dari Kementerian PKP. Bahkan ada kewenangan dari pihak lain seperti Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenkeu, peran bank swasta seperti BCA, dukungan CSR dari swasta.
Hal ini menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih kompak dan eksosistem perumahan berjalan dengan baik dan ada kepastian di sektor perumahan. “Pengembang kan pengusaha pasti juga senang apabila kebijakannya jelas, tegas dan cepat. Mari kita Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat,” kata Menteri PKP.
